mditv.id, 6 September 2025 – Serangkaian kerusuhan yang baru-baru ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia dianalisis sebagai puncak dari kemuakan publik terhadap ketimpangan sosial yang semakin tajam. Dalam sebuah diskusi yang diunggah di kanal YouTube, pengusaha sekaligus pegiat sosial, Aswar Wahab Putra Selebes, secara tegas menyatakan bahwa akar masalah dari gejolak sosial ini adalah jurang pemisah antara gaya hidup mewah para pejabat dengan kondisi ekonomi rakyat kecil yang kian terhimpit.
Menurut Aswar, fenomena “flexing” atau pamer kekayaan yang kerap dipertontonkan oleh para pejabat publik telah menyulut api kemarahan di tengah masyarakat. “Kerusuhan ini muncul karena rakyat merasa muak dan tidak tahan lagi dengan gaya hidup para pejabat yang memamerkan kekayaan, sementara banyak dari saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan,” ujarnya dalam video tersebut. Ia menilai, tontonan kemewahan ini menjadi provokasi di tengah kesulitan hidup yang dialami banyak orang, menciptakan persepsi bahwa para pemimpin telah kehilangan empati dan tidak lagi mewakili kepentingan rakyat.
Lebih jauh, Aswar menyoroti bahwa prinsip fundamental bangsa yang tertuang dalam sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terasa masih jauh dari kenyataan. Ia berpendapat bahwa sebuah pemerintahan yang gagal mewujudkan keadilan sosial bagi warganya secara inheren rapuh dan berisiko menghadapi penolakan dari rakyatnya sendiri, bahkan bisa “runtuh”. Seharusnya, menurut Aswar, seorang pejabat publik mendedikasikan dirinya untuk melayani dan mencari solusi atas permasalahan rakyat, bukan justru melupakan amanah setelah terpilih.
Sebagai solusi konkret, Aswar mengusulkan gagasan “wakaf produktif” sebagai salah satu instrumen untuk mengangkat derajat ekonomi masyarakat kecil. Konsep ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan dan menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput. Ia juga berencana untuk menyampaikan gagasan ini secara langsung kepada Presiden.
Di akhir diskusi, ia menyampaikan harapan besar agar para pemangku kebijakan dapat lebih peka, bersikap santun, dan kembali fokus pada tugas utama mereka untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih cerdas dan kritis dalam proses demokrasi, agar tidak mudah tergiur oleh politik uang dan janji-janji kosong, demi masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera. Kritiknya terhadap kebijakan yang dinilai belum optimal menjadi pengingat bagi pemerintah untuk segera berbenah dan memilih para pembantu yang benar-benar bekerja untuk kepentingan negara.
